Bupati Labuhanbatu Hadiri Acara Koordinasi Tim Pelaksana Daerah RAP KSB

LABUHANBATU-Peraturan Gubernur Sumatera Utara nomor 14 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Provinsi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAP KSB) Provinsi Sumatera Utara tahun 2020-2024 dan surat keputusan Gubernur Sumatera Utara nomor 18844/384/kpts/2021 tanggal 9 Juli 2021 tentang tim pelaksanaan daerah (TPD) RAP KSB Bupati Labuhanbatu dr.H.Erik Adtrada Ritonga, MKM, Didampingi Sekdakab Labuhanbatu Ir Muhammad Yusuf Siagian MMA, Kadis Perizinan Supriono, Kadis Pertanian Agus Salim dan Kabag Protokol Prandi A.Nasution mengikuti pertemuan pelaksanaan dan pelaporan RAP KSB di Hotel JW.Mariott Medan jalan Putri Hijau No. 10 Medan, Selasa (22/3/2022).

Dalam pertemuan tersebut Bupati Labuhanbatu disaksikan Wagubsu Musa Rajeksyah menyampaikan progres pembentukan ppdp pelaksanaan kegiatan dan capaian pelaksanaan program peremajaan kelapa sawit rakyat serta sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).

Baca juga: Menko Polhukam Mahfud MD: Pemerintah Revisi UU ITE Agar Tidak Diskriminatif dan Tidak Menjadi Pasal Karet

Dalam temu siaran persnya, Bupati Labuhanbatu menyampaikan Sertifikasi ISPO Perkebunan Kelapa Sawit dilakukan untuk menjaga lingkungan dan juga menjamin kualitas produk agar bersaing secara global.

Setiap pemilik atau perusahaan pemilik perkebunan kelapa sawit dianjurkan memiliki sertifikat ISPO. Sertifikasi ini dilakukan untuk memastikan pengelola melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik. Perkebunan tidak dikelola dengan merusak lingkungan di sekitarnya, ujar Bupati labuhan batu.

Baca juga: PPKM Level III Akan Diberlakukan, ASDP Ajibata Tingkatkan Pemeriksaan dan Pengetatan Aturan Selama Nataru

Dijelaskannya, ISPO atau Indonesian Sustainable Palm Oil System merupakan kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian. Kebijakan ini diambil sejak tahun 2009 untuk membuat minyak kelapa sawit dari Indonesia memiliki daya saing yang besar di pasar global.

Memberlakukan ISPO juga dilakukan agar semua pengelola perkebunan kelapa sawit memiliki standar yang tepat. Mereka harus menggunakan cara-cara pertanian yang memang diizinkan oleh pemerintah, tegas Erik.

Baca juga: Bupati Samosir Hadiri Rapat Koordinasi Rencana Penyelamatan Ekosistem Danau Toba di Khas Parapat

Di akhir kegiatan tersebut, Bupati Labuhanbatu melakukan penandatanganan dukungan Bupati Terhadap pelaksanaan rencana aksi Perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Provinsi Sumatera Utara bersama 14 Bupati lainya, yakni Bupati Asahan, Batubara, Deli Serdang, Langkat, Labura, Labusel, Madina, Tapsel, Tapteng, Palas, Paluta, Sergai, Simalungun dan Kabupaten Pak-Pak Barat.(MAH)